Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Korban tindak pidana teroriseme seringkali tidak mendapat perhatiaan yang maksimal dalam  berbagai aksi kejahatan terorisme yang terjadi, padahal korban adalah pihak yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau ekonomi akibat aksi terror. Untuk memastikan Negara hadir untuk melindungi segenap bangsaIndonesia maka Pemerintah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Rapat pengharmonisasian tersebut dibahas di Ruang Rapat Astawinata Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (17/07).

Rapat ini dipimpin oleh Bunyamin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan didampingi Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Noor Sidharta serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Noor Sidharta menyampaikan bahwa RPP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 36B dan Pasal 43L Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Implementasi dari RPP ini telah ditunggu oleh para korban tindak pidana terorisme, sehingga diharapkan RPP ini dapat segera diimplementasikan karena berdasarkan Undang-Undang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan dikoordinasikan oleh LPSK.

Rapat pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut dari rapat panitia antar kementerian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Direktorat Perancangan. Pokok inti pengaturan dalam RPP ini adalah terkait tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian dan pembayaran kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban terorisme. Korban terorisme yang bisa mendapatkan kompensasi, restitusi dan bantuan berdasarkan RPP ini tidak hanya untuk pihak yang menjadi korban setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun juga termasuk korban terorisme masa lalu yaitu sejak berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Terdapat beberapa ketentuan dalam RPP ini yang masih perlu di diskusikan lebih lanjut oleh tim khususnya terkait saat dimulainya pengajuan dan mekanisme pembayaran kompensasi.