Berita/Kegiatan DJPP

Bogor. Pemerintah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika serta prekursor Narkotika, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah dianggap perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional, yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini. Jenis PNBP yang akan diatur antara lain Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Konsinyering Pengharmonisasian yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor pada beberapa waktu lalu (11/07). Rapat pengharmonisasian tersebut dipimpin oleh Yunan Hilmy selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II dan didampingi oleh Julkhaidir selaku Kasubdit Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan di hadiri oleh pihak terkait diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain membahas mengenai tarif atas jenis PNBP yang tercantum dalam RPP tersebut, Tim juga membahas mengenai program magang layanan rehabilitasi narkoba yang berasal dari Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. Dan Jenis PNBP yang berlaku pada BNN berasal dari Pusat Laboratorium Narkotika, Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi dan Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Terhadap pihak tertentu, terhadap mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dan terhadap masyarakat umum yang tidak mampu, juga akan diatur dan dituangkan dalam RPP ini.