Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Perancang sebanyak 4 (empat) orang yang diantaranya Perancang Pertama 1 (satu) orang, Perancang Muda 2 (dua) orang dan Perancang Madya 1 (satu) orang. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana dan di hadiri oleh Direktur Litigasi, para pejabat fungsional dan undangan yang berlangsung di Ruang Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (11/07).

Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-317.KP.10.02 Tahun 2019 Tanggal 26 Juni 2019 tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Madya, Nomor: SEK.2-189.KP.10.02 Tahun 2019 dan Nomor: SEK.2-189.KP.10.02 Tahun 2019 Tanggal 26 Februari 2019 tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Muda dan Nomor: SEK.2-45.KP.03.04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini merupakan salah satu persyaratan atau kewajiban terhadap pejabat fungsional yang memperolah pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan sebelum melaksanakan tugas jabatannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Diakhir sambutannya, beliau mengharapkan kepada para Perancang yang sudah dilantik agar dapat melaksanakan tugas jabatan sebagai fungsional Perancang Perundang-undangan dengan peningkatan prestasi kerja yang lebih baik lagi. Dan beliau juga meyakini bila hal tersebuit dapat diwujudkan maka rangkaian prestasi kerja akan semakin memantapkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dan akan lebih meningkatkan pengabdiannya kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.