Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Pemerintah menunjukan komitmen dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitasuntuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat termasuk dalam proses peradilan.

Guna memastikan hak-hak tersebut Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. RPP ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rapat pembahasan RPP ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Mercure Gatot Subroto pada tanggal 10 s.d 11 Juli 2019 dan di pimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial ibu Mien Usihen dan didampingi oleh Muhammad Waliyadin selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan juga melibatkan perwakilan dari Kemenko PMK, Kemensetneg, Bappenas, Kemensos, Kemenkeu, Mahkamah Agung, Kepolisian, serta perwakilan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia.

Salah satu ketentuan penting yang diatur adalah adanya kewajiban bagi Penegak Hukum untuk menyediakan Akomodasi yang  layak bagi penyandang disabilitas dalam proses Peradilan, selain itu RPP ini juga mengatur standar pemeriksaan penyandang disabilitas termasuk diantaranya kualifikasi petugas, fasilitas bagunan dan prosedur pemeriksaan.

RPP ini juga menekankan kepada pilihan bentuk Putusan yang dimungkinkan untuk dipilih oleh Majelis Hakim, yang mencakup  pilihan untuk putusan ganti rugi, putusan non penjara atau diversi, dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang korbannya Penyandang Disabilitas. Sedangkan pemulihan korban menjadi penting karena dampak suatu tindak pidana bagi Penyandang Disabilitas lebih serius dan memerlukan pemulihan.