Berita/Kegiatan DJPP

Surabaya – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan Seminar Bersama “Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Era Digital” di Hotel Vasa Surabaya (25/6) yang lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing instansi dan lembaga.

Dalam sambutan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Erni Widhyastari menjelaskan bahwa di Era Industri 4.0 yang menuju Era Industri 5.0, Kekayaan Intelektual sangat berperan besar untuk mendorong kemajuan dan inovasi. Sistem KI juga dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. “Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka KI dapat dicuri oleh pihak lain atau yang dikenal dengan istilah IP Stolen,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Erni juga mengajak para kreator dan eksekutif memberikan prioritas pelindungan pada kekayaan intelektual. Saat ini, Indonesia telah memiliki sistem pelayanan elektronik untuk memberikan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektualnya. Dan “Sistem e-government ini perlu didukung dengan suatu upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan data dalam jaringan digital internet,” tambah Erni.

Beberapa topik yang dibahas di seminar bersama ini antara lain Internet Sevice Provider Liability, mengidentifikasi pelanggaran hak cipta di internet, peraturan perundang-undangan terkait domain & merek, regulasi nama domain  implementasinya di Jepang, serta prosedur acara & pembuktian perkara digital di pengadilan.

Adapun para Narasumber dalam Seminar Bersama tersebut adalah Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha (MA RI), Molan Tarigan selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Ditjen KI), Alexander Palti selaku Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PP) dan Para Narasumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Dan dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir adalah para JFT Perancang Perundang-undangan Kanwil Jatim, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah terkait.