Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Bertempat di Hotel Sultan (03/07), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Melalui kerja sama antar 6 (enam) Kementerian ini di harapkan akan mempermudah pertukaran data antar kementerian yang diharapkan akan mendukung proses perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang akurat dan mudah diakses baik untuk kepentingan publik maupun penegakan hukum.

Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme  yang mewajibkan bagi seluruh pihak untuk melaporkan informasi pemilik manfaat.

Kemenkumham sendiri mempunyai peran yang sangat strategis khususnya bagi usaha pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan badan hukum karena merupakan gerbang pertama dalam pendaftaran badan hukum termasuk badan usaha.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh para Perwakilan Kementerian dan Lembaga dan disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif, sekaligus menjadi acara puncak dan penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2019 Kemenkumham yang telah berlangsung sejak hari senin tanggal 1 Juli 2019.