Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. (04/04) Mahkamah Agung telah memutuskan perkara Nomor 15 P/HUM/2019 perihal Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam permohonannya yang dimohonkan oleh B.A Ramdhani Saimima dan Khairul Adi Praja mendalilkan bahwa dengan perberlakuan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tersebut telah merugikan pihak Pemohon yang berprofesi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkup internal lembaga negara, lebih lanjut menurut para Pemohon perberlakuan Permenkumham tersebut mempunyai kewajiban dalam hal pengharmonisasian yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan pada saat proses pengundangan peraturan perundang-undangan, karena adanya persyaratan surat selesai harmonisasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Namun dalil para Pemohon tersebut oleh Majelis Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr.H Supandi,S.H., M.Hum dengan anggota majelis Dr. Irfan Fachruddin, S,H.,CN dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dinyatakan “Permohonan Tidak Dapat Diterima. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan tersebut karena tidak satu Pasal pun dalam Permenkumham a quo yang mengambil alih kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkup internal untuk turut serta pada Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural sehingga tidak ada keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang menunjukan kerugian baik potensial maupun aktual yang akan diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Selain itu Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Permenkumham 23 tahun 2018 merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

 

Putusan selengkapnya dapat dilihat di :

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f85dc90edd4993b8186074a94d38285e