Berita/Kegiatan DJPP

Pemerintah kembali melakukan Rapat Internal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Senin (15/1). Berlokasi di Kantor BNPT Kemenneg BUMN, rapat ini dimulai  pukul 09:00, dibuka oleh Kepala BNPT,Suhardi Alius. Tim Panja Pemerintah dipimpin oleh Prof. Enny Nurbaningsih sebagai Kepala BPHN. Turut hadir Staf Ahli Menkumham Ambeg Paramarta, Direktur Perancangan Ditjen PP, Dhahana Putra. Sedangkan Tenaga Ahli yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Ebah Suhaebah dan Suhariyono.

 

Pada rapat kali ini, masih mengagendakan pembahasan lanjutan hasil rapat panja pansus RUU teroris pada Kamis, (11/1) lalu, dengan menitikberatkan kepada kelembagaan BNPT.

 

Perumusan Pasal 43D dan Pasal 43E kembali direformulasi sesuai usulan dari Pemerintah. Dalam Pasal 43D dijelaskan mengenai keterkaitan kedudukan BNPT sedangkan didalam Pasal 43E diperjelas fungsi BNPT. Kemudian, Pasal 43D, selain memuat bahwa BNPT bertanggungjawab ke Presiden, serta kedudukan BNPT, juga memuat bahwa BNPT menjadi pusat pengendalian krisis dalam hal terjadi terorisme. Fungsi BNPT pada pasal 43E direformulasi menjadi "Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan mempunyai fungsi sebagai, pertama, penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme. Kedua, pelaksanaan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Terakhir, sebagai penyelenggaraan koordinasi kebijakan, strategi, dan program national di bidang Penanggulangan Terorisme."

 

Terkait kerja sama internasional, BNPT menghendaki rumusan Pasal 43E huruf c yang lama dihidupkan kembali dan tidak menggunakan huruf c alternative yang masih baru disusun. Karena kerja sama internasional masuk dalam fungsi koordinasi sebagaimana dirumuskan dalam huruf c yang lama. Tim panja pemerintah mengusulkan agar Kerja sama Internasional dimuat dalam penjelasan Pasal 43E huruf a alternative. Fungsi dalam huruf b Pasal 43E ditukar dengan huruf c alternative rumusan yang baru. Pasal 43F direformulasi menjadi "Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43D ayat (1) yang diatur dengan Peraturan Presiden."