Berita/Kegiatan DJPP

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Putusan perkara nomor 2/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) di Ruang Sidang Pleno MK (21/05). Sidang dibuka dan dipimpim oleh Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman dan delapan (8) Hakim Konstitusi lainnya dan di hadiri oleh pihak kuasa hukum pemohon, pihak terkait, pemerintah yang diwakili Purwoko dan Rudy Pakpahan selaku Kasubdit Litigasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan pihak DPR.

Dalam perkara ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah mendalilkan bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan dinilai mengancam kemerdekaan dalam berkumpul, berserikat, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hari nurani karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas. 

Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjabarkan bahwa rumusan norma dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas menyatakan adanya pihak yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukanlah seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas. Melainkan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan, di antaranya melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Hakim Konstitusi Palguna juiga menjelaskan bahwa, seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas,”. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah ormasnya adalah tidak benar.

Dengan demikian Putusan perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan “Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya” demikian isi putusan perkara tersebut yang dibacakan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitsui Anwar Usman dengan didampingi delapan (8) hakim konstitusi lainnya.