Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (15/1) Mahkamah Konstitusi kembali melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan dari Pihak Jasa Raharja.

 

Dalam sidang tersebut, Dirut PT. Jasa Raharja Persero, Budi Setyarso, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Korban yang berhak mendapatkan santunan adalah setiap penumpang alat angkutan penumpang umum, baik darat, laut, dan udara yang mengalami kecelakaan saat naik hingga tiba di tempat tujuan dengan menggunakan alat angkutan yang bersangkutan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964) dan setiap korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi penyebab kecelakaan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964). Adapun Penghimpunan dan Pengelolaan Dana tersebut juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yaitu melalui Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib.

  

Dengan kejadian pada (24/7/17) lalu, di Jalan Ahmad Yani Surabaya yang dialami oleh korban atas nama Rohim istri dari Pemohon Maria Theresia Asteriasanti, Jasa Raharja menjelaskan bahwa kecelakaan tunggal dalam kasus kecelakaan tersebut di luar dari jaminan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Tetapi Jasa Raharja (Cabang Jawa Timur) mengabulkan Pemohon tersebut dan dibayarkan santunan secara Ex Gratia yang selanjutnya didalam Jasa Raharja disebut sebagai “Bantuan Kemanusiaan” yang artinya Pembayaran yang tidak diwajibkan secara hukum, khususnya didalam pembayaran ganti rugi yang tidak harus dilakukan berdasarkan perjanjian pertanggungan kepada Pihak Ahli Waris.