Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengelolaan Sampah Spesifik kembali dilanjutkan di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (17/05). Rapat dipimpin olehTuti Rianingrum selaku Kasubdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, dan dihadiri oleh Novrizal Taharselaku Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat lanjutan ini adalah untuk menyamakan persepsi pengelolaan sampah spesifik karena sebelumnya telah diadakan rapat bilateral maupun trilateral dengan Sekretariat Negara (Sekneg) bahkan telah ada kesepakatan sebelumnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengenai dibentuknya UPT yang meskipun nomenklaturnya belum masuk ke dalam rancangan.

Dalam rapat pengharmonisasian ini Novrizal Tahar berpendapat bahwa sampah merupakan sebuah masalah yang serius. Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan sumber sampah berasal dari rumah tangga, spesifik, dan sejenis rumah tangga. Pembuangan serta pengelolaan limbah seperti elektronik saat ini masih belum diolah dengan baik, begitu pula jenis sampahpokoksepertirumahsakityangbersifat infektif.Beliau menambahkan dibutuhkan pengaturan yang cepat agar permasalahan mengenai sampah dilapangan dapat dicarikan solusidengan baik.

Berdasarkan RPP tersebut,khususnya Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang menjadi perhatian adalah peran serta pemerintah daerah dalam hal ini. Tuti Rianingrum berpendapat bahwa tanggungjawab pengelolaan sampah, walaupun merupakan tanggungjawab pemerintah pusat namun membutuhkan koordinasi antara pusat dan daerah.

Sementara itu menurut Biro Hukum KLHKberpendapat bahwa fasilitas penampungan sementara sangat diperlukan untuk sampah elektronik yang termasuk kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) mengikuti Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya. Namun pengolahannya harus memiliki izin seperti uji coba pengolahan yang pada Pasal 23 ayat (1) masih diperdebatkan dipertanggungjawabkan oleh pusat atau daerah.

Perwakilan Kemendagri menyetujui pengelolaan sampah boleh dilakukan pemerintah daerah karena mengingat masih terkait rezim tentang sampah dan mengingatkan bahwa pengelolaan sampah spesifik agar tidak terulang seperti kasus sampah B3. Merujuk pada Pasal 4 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, ada dua bentuk proses yakni, pengurangan dan penanganan (atau keduanya) dan harus disesuaikan dengan jenis dari sampah spesifiknya, misalnya sampah berencana.

Diakhir rapat mempunyai kesimpulan bahwa proses perizinan jangan sampai menyulitkan daerah dan perlunya singkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah, oleh karena itu persyaratannya harus lebih spesifik, masih terdapat beberapa pasal dalam RPP ini yang perlu dibahas, untuk itu rapat akan dilanjutkan pada bulan Juni 2019.