Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Direktorat Harmonisasi Peraturan perundang-undangan II melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Harmonisasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (16/05). Rapat dipimpin oleh Tuti Rianingrum selaku kepala Subdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Dan Tata Ruang, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemrakarsa RPP tersebut.

Pada rapat lanjutan kali ini, terdapat penambahan pasal, yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan, pemegang hak dan pemegang izin dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada Pemerintah (Menteri), Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau Pihak lain.

Dalam Penjelasannya RPP ini diterangkan bahwa pendampingan dapat berupa pemberian motivasi, mediasi dan akses dalam rangka pengembangan kelembagaan. Dalam hal Pelayanan dapat berupa penyediaan data dan informasi. Sementara itu dukungan dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, pelatihan dan bibit tanaman sesuai dengan keperluan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah.

Pendampingan, pelayanan dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah diberikan untuk kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dengan tujuan perlindungan dan konservasi. Kegiatan rehabilitasi hutan dengan tujuan perlindungan dan konservasi diutamakan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air.

Beberapa pasal dalam RPP ini masih banyak yang belum disepakati. Sehingga, berikutnya akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas RPP ini lebih lanjut.