Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan tema “Pemahaman Legislasi Semu”. Kegiatan ini dibuka oleh Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Forum ini juga dihadiri oleh Direktur Litigasi, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Para pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan para Narasumber antara lain Tenaga ahli peraturan perundang-undangan Zafrullah Salim dan Akademisi Universitas Indonesia Sony Maulana Sikumban.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundanga-undangan yang dibacakan oleh Nuryanti Widyastuti, bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, hal ini dinyatakan pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, menyebutkan bahwa lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lemabaga non struktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan perancang dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Para perancang peraturan perundang-undangan sebagai pegawai negeri sipil juga diisyaratkan untuk terus mengembangkan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan dan rencana karier ke depan. Hal ini senada dengan ketentuan pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Diakhir sambutannya, beliau mengharapkan dengan adanya forum pendalaman materi ini, diharapkan para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dapat mengimplementasikan teori dan konsep yang diperoleh dari forum pendalaman materi ini sehingga dapat berkontribusi meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan.

Zafrullah Salim dalam pemaparannya menyampaikan bahwa legislasi semu (pseudowetgeing) atau disebut juga peraturan kebijakan (beleidsregels), sebagai bentuk “peraturan” selain peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Ciri peraturan kebijakan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (beschikkingsbevoegdheid) namun dalam pelaksanaannya peraturan kebijakan ini sangat rawan untuk disalah gunakan