Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Selasa (14/5) bertempat di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Dan Tata Ruang pada Direktorat Harmonisasi Peraturan perundang-undangan II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tuti Rianingrum membuka dan memimpin Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Rapat dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (KL) terkait, antara lain Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Pusat Hidrogafi dan Oseanografi Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (PUSHIDROSAL TNI AL).

Pada RPerpres tentang Renana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan penambahan isi pasal 58 ayat (3). Dalam batas dan perencanaan ada kewenangan Menteri dan sudah disesuaikan dengan RZ WP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan diluar batas garis tersebut hanya berupa arahan untuk Pasal WP3K. untuk pasal 26 RPerpres ini pihak kementerian kelautan dan perikanan sepakat akan isi pasalnya.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang berpendapat bahwa rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RTR WP3K) ada penambahan wilayah sehingga butuh penyesuaian kembali, dan Harus ada kesepakatan tertulis terkait delineasi wilayah perencanaan antara RTR dengan RZ.

Beberapa pasal didalam RPP ini masih banyak yang belum disepakati. Sehingga, agenda Rapat Harmonisasi RPerpres ini akan dilanjutkan dengan rapat tim kecil.