Berita/Kegiatan DJPP

Mengawali tahun 2018, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada Rabu, (10/1) menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian RPP tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Rapat yang berlangsung di ruang Legiprudensi, dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Rapat juga dihadiri oleh pemrakarsa Kementerian Badan Usaha Milik Negara da Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Bappepti dan Perum Jamkrimdo.

  

Dalam perkembangannya, RPP ini direncanakan untuk mengganti PP No 41 Tahun 2008 tentang Perum Jaminan Kedit Indonesia karena adanya penyesuaian kegiatan usaha Perum Jamkrimdo dengan UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dimana pengaturan “penjaminan” menjadi lebih luas sehingga Perum Jamkrimdo dapat melakukan pengembangan usaha di bidang penjaminan dan PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrimdo mendapatkan penugasan pemerintah untuk melaksanakan Penjaminan Sistem Resi Gudang.

 

Sejumlah hasil kesepaktan dari rapat tim pleno ini antara lain, pertama, sepakat adanya pembentukan RPP ini karena adanya perluasan bidang usaha yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, kedua, urgensi pembahasan kembali PP No 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dijadikan dasar hukum dalam RPP ini.  Penugasan Perum Jamkrindo sebagai Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang bersifat sementara sampai Pemerintah membentuk Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang definitif, ketiga, Pasal 6 ayat (2) terkait dengan kegiatan usaha utama Perum Jamkrindo untuk disinkronkan dengan peraturan OJK yang mengatur Penjaminan, dan terakhir, tugas Dewan Pengawas Syariah apakah mencakup pengawasan dan memberikan usulan saran untuk dikonsultasikan dengan Dewan Syariah Nasional.

  

Selanjutnya akan dilakukan rapat tim kecil, agar teknis penyusunan RPP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.