Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Kamis (9/5) Bertempat di Ruang Rapat 556 Moh Yamin, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bunyamin membuka dan memimpin Rapat Pleno RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Rapat ini dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (KL) terkait, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan mandat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. RPP ini terdiri dari 7 BAB dan 48 Pasal. Pada Bab ke 3 (tiga) RPP ini dijelaskan bahwa setiap lembaga penyelenggara pendidikan akan difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pembentukan unit layanan disabilitas, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Dian wahyuni.

Apabila lembaga penyelenggara pendidikan yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dianggap tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, maka lembaga penyelenggara tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Yang kemudian disebutkan dalam pasal 39 RPP ini berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan

Beberapa pasal didalam RPP ini masih banyak yang belum disepakati baik mengenai ketentuan umumnya maupun substansi dari RPP tersebut. Sehingga, diperlukan diskusi kembali untuk menindaklanjuti hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam RPP tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas agar terciptanya peraturan yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum itu sendiri.