Berita/Kegiatan DJPP

Materi mengenai kontra deradikalisasi dan deradikalisasi menjadi agenda rapat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai lanjutan hasil rapat terakhir bersama BNPT pada Senin,(8/1/18) lalu. Pemerintah merumuskan tahapannya termasuk pembedaan rumusan deradikalisasi di dalam dan di luar lapas. Kemudian, kontra deradikalisasi, perlu dimuat dalam tingkat UU, meskipun nanti lebih lanjut diatur dalam PP. Untuk pengaturan dalam PP, hanya memuat yang teknis.

 

 

Tahapan deradikalisasi direformulasi kembali oleh Tim Panja Pemerintah dan BNPT dengan penekanan pada pembedaan yang spesifik antara deradikalisasi untuk narapidana (dalam lapas) dan deradikalisasi untuk mantan narapidana (luar lapas), selanjutnya Pemerintah bersama BNPT juga membahas terkait rekonsiliasi dan kelembagaan BNPT.

 

 

Rapat RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini berlangsung pada Selasa (9/1/2018) di Ruang Rapat 553 Lt. 5 Gedung Setjen Kemenkumham dengan dipimpin Enny Nurbaningsih Kepala BPHN. Serta dihadiri Ambeg Paramarta Staf Ahli Menkumham, Prof. Irfan Idris dari BNPT, Brigjen Pol. Marthinus Hukum (Dir Penegakan Hukum BNPT), Perwakilan dari BNPT serta Subdit Pembahasan DitjenPP. Selain itu dihadirkan pula tenaga ahli seperti Harkristuti Harkrisnowo dan Ebah Suhaebah.