Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Janji Kinerja bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun. Hal tersebut dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memimpin apel pagi sekaligus mengukuhkan kembali komitmen kinerja melalui “Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018”, di lapangan upacara Gedung Kemenkumham, Senin (8/1/2018).

 

Menurut Yasona, tantangan dan hambatan akan selalu ada, baik itu besar atau kecil, tetapi itu semua janganlah menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. “Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki. Sikap, mental, dan perilaku kita akan menentukan keberhasilan kita dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada”, Ucap Yasonna di hadapan peserta apel pagi.

 

Lebih lanjut Menkumham mengatakan bahwa janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara untuk memotivasi pegawai Kemenkumham agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.

 

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut Menkumham meminta kepada segenap jajarannya untuk menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014.

 

Menkumham juga berpesan agar seluruh jajarannya berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (Delapan) Area Perubahan secara konsisten. “Saya ingin tahun 2018 ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil meraih WBK/WBBM. “Ini penting, karena WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien” Tambah Yasonna.

 

Sebagaimana di ketahui, hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017, Layanan Publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Di tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi.

 

Di akhir pidatonya Menkumham Berpesan kepada seluruh jajaran kemenkumham untuk fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan dengan manfaatkan APBN dengan secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat.

 

Pada kegiatan apel pagi ini juga dilksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum dan HAM RI dan disaksikan langsung oleh Menpan-RB.

 

 

 

 

 

Sumber:https://www.kemenkumham.go.id/berita/pimpin-apel-pagi-menkumham-saya-ingin-tahun-2018-ini-ada-satker-upt-di-kemenkumham-yang-berhasil-meraih-wbk-wbbm