Berita/Kegiatan DJPP

Medan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan kegiatan diskusi sharing knowledge pembentukan peraturan daerah di Indonesia – Jepang dan Pembinaan pola karier perancang peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Hotel Aston Medan Sumatera Utara (25/4).Kegiatan ini dibuka oleh Priyantoselaku Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh para perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Biro Hukum Kota Medan.

Dalam sambutannya Priyanto menyampaikan bahwa menyikapi perbandingan hukum di antara kedua negara, harus disikapi secara bijak, apabila ada keunggulan sistem pembentukan peraturan daerah di Jepang yang bisa di implementasikan di Indonesia maka dapat saja di terapkan namun disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia terlebih dahulu, dari pengamatannya Priyanto menambahkan budaya taat hukum masyarakat jepang sudah sangat terbentuk, sehingga walau tidak selalu ada penegak hukum, namun masyarakat Jepang sangat patuh pada hukum yang ada. Bahkan di Jepang, walau tidak ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun pembentukan peraturan dilakukan secara tertib dan taat asas, hal itulah antara lain yang dapat peserta gali dari kegiatan ini.

Pembicara dalam kegiatan ini adalah Kei Hirota, expert JICA yang juga seorang Jaksa, dalam paparannya Hirota menyampaikan proses pembentukan peraturan secara umum di Jepang yang bersumber dari konstitusi Jepang. Yangmenarik di Jepang adalah semua peraturan harus jelas pendelegasian dan atribusinya dan tidak adanya proses penyusunan Naskah Akademik.

Pada sesi kedua diskusi dilanjutkan dengan narasumber Andriana, selaku Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang menyampaikan mengenai pembinaan pola karir perancang khususnya terkait zonasi. Diskusi ini disambut hangat oleh para perancang dan dijadikan sarana untuk menyampaikan masukan serta usulannya kepada Ditjen PP selaku pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.