Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. (29/4) Pemerintah Indonesia mencoba mengantisipasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh data sharing di media sosial dengan mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data pribadi akan diatur agar bisa melindungi hak privasi seseorang. RUU PDP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019, sehingga terus dikebut untuk segera diselesaikan.

Bertempat di Ruang Dharma Wanita, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi pada Direktorat Harmonisasi II, memimpin Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Rapat yang dihadiri dari sejumlah Kementerian dan Lembaga (KL) terkait, antara lain Kominfo, Sekretariat Negara, dan Kejaksaan, untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno mengenai Perlindungan Data Pribadi yang telah diselenggarakan di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Kamis, 25 April 2019.

Pertemuan ini berlangsung dengan menyisir beberapa pasal antara lain, Pasal 23 ayat (4) huruf c berkaitan dengan bidang medis yang berisi “Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya dan orang yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien”, Pasal 58 ayat (1) huruf b, Pasal 61 dan Pasal 74 adalah hal pokok yang dibahas dalam rapat ini.

Selain itu materi ini yaitu Pasal 58 ayat (1), pasal 74, pasal 3, pasal 37 serta pasal 17 ayat (2) akan dikembalikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pemrakarsa untuk dikaji ulang kembali.