Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Melalui Sidang Pleno (25/4), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perihal Uji Materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Mahkamamah Konstitusi Anwar Usman dan delapan (8) Hakim Konstitusi lainnya sebagai anggota. Pembacaan putusan ini juga dihadiri oleh para masing-masing pihak pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, Pemerintah yang di wakili oleh Rudy Hendra Pakpahan selaku Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Direktorat Litigasi dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku pihak terkait.

Tentang Uji Materi perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dengan pokok perkara Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mengabulkan Sebagian Permohonan”. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif. Sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana norma tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih.

Dalam amar putusannya, Anwar Usman membacakan bahwa “Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sedangkan dalam sidang yang sama dan pokok perkara yang sama, dengan perkara nomor 88/PUU-XVI/2018, 91/PUU-XVI/2018 dan 15/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan “Tidak Dapat Diterima”. Melalui Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan terlepas dari permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.