Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Harmonisasi PP II telah menyelesaikan harmonisasi RPP Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. RPP tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

 

Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara tersebut.

 

Penambahan penyertaan modal Negara pada Perum DAMRI berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan Tahun 2013, 2014, dan 2015 berupa Bus Medium Perintis, Bus Medium Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Umum Massal/Bus Ukuran Besar AC (BRT) sejumlah 415 armada, yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Perum DAMRI di 42 kota di Indonesia, untuk mendukung layanan transportasi bagi masyarakat.

 

Aset tersebut telah tercatat pada laporan posisi keuangan Perum DAMRI sebagai asset BPYBDS, dengan nilai sebesar Rp Rp310.794.912.055,00 (tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah).

 

Tujuan penambahan penyertaan modal Negara pada Perum DAMRI ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha.

 

Pengharmonisasian RPP ini dilakukan melalui Rapat Pleno, Selasa (19/12) pukul 09.00 WIB, dan dipimpin Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Rapat dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perhubungan dan Perum DAMRI