Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Rabu (24/4) Bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Hakim Konstitusi Arief Hidayat membuka sidang pemeriksaan pendahuluan perihal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 523 dan Pasal 488 UU Pemilu. Permohonan ini diajukan oleh pihak pemohon dan teregistrasi dengan perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019.

Menurut para Pemohon, Pasal 473 ayat (2) tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih. “Sedangkan Pasal 474 ayat (1) hanya membuka ruang perselisihan hasil pemilu diajukan oleh partai politik peserta pemilu, namun tidak memberikan peluang calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal,” ucap Pemohon, Ramdansyah.

Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 523 UU Pemilu yang merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu tidak tepat karena Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu tidak mengatur spesifikasi peristiwa pidana menjanjikan atau memberikan dalam konteks kepemiluan.

Selain itu, menurut para Pemohon, Pasal 488 UU Pemilu salah rujukan pasal yakni merujuk Pasal 203 UU Pemilu. Padahal Pasal 203 UU Pemilu justru tidak menjelaskan pengisian daftar pemilih dan hanya mengulang unsur Pasal 448 UU Pemilu. Penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan pasal ini karena Pasal 203 UU Pemilu juga menjadi norma yang mandiri dan tidak bergantung pada norma yang lain.

Dalam kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Menanggapi dalil-dalil para Pemohon dan meminta penjelasan mengenai kerugian hak konstitusionalnya terkait berlakunya Norma tersebut yang dimohonkan untuk di Uji.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo juga menyarankan kepada para Pemohon agar menyampaikan argumen-argumen terkait permasalahan norma-norma yang diujikan. Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlalu masuk untuk memberikan penilaian terhadap dalil-dalil atau argumen-argumen yang Pemohon.

Di akhir persidangan, Hakim Ketua menghimbau kepada Pemohon agar memperbaiki permohonan tersebut supaya kedudukan para masing-masing pemohon jelas kedudukannya.