Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. (9/4) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Usaha Jasa Konstruksi kembali dilanjutkan diruang rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh Tuti Rianingrum selaku Kasubdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Rapat lanjutan ini membahas mengenai BAB Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, yang dihadiri pihak terkait yaitu perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di awal pembahasan, Tuti memaparkan beberapa konsep penyusunan RPP diantaranya yaitu pertama, RPP disusun berdasarkan urutan pasal di dalam Undang-Undang. Kedua, perumusan dikonsistensikan dengan kesepakatan yang sudah ada. Ketiga, diperlukan klarifikasi mengenai  30 (tiga puluh) hari sanksi tertulis dan yang terakhir yaitu ada beberapa pasal yang kurang sesuai penerapan sanksinya.

Pada dasarnya pembuatan RPP ini dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap tenaga ahli konstruksi agar memperoleh “Hak Reimunerisasi” sesuai dengan keahliannya secara professional, karena hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pekerjaan konstruksi. Kedepan masih akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai definisi “Setiap Pengguna Jasa” pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lebih lanjut Tuti berharap dengan persamaan persepsi terhadap undang-undang, maka rancangan peraturan pemerintah ini dapat dengan segera terselesaikan.