Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. (5/4) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) mencanangkan program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembahasan program WBK dan WBBM tersebut dilaksanakan diruang rapat Legiprudensi lantai 1 gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh Priyanto selaku Sekretaris Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat administrator, pejabat pelaksana, yang tergabung dalam TIM Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya Priyanto menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut juga Priyanto meminta agar selama progam ini dilaksanakan supaya pesan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly dan para Pimpinan Tinggi lain tentang pentingnya Pembangunan Zona Integritas sebagai target Pemerintah jangka panjang tahun 2025 yakni terwujudnya  tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Sebagai langkah awal penataan pembangunan ZI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah menyusun Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM yang dibagi ke dalam 6 kelompok kerja (Pokja) yakni: 1) Pokja Manajemen Perubahan, 2) Pokja Penataan Tata Laksana, 3) Pokja Sistim Manajemen SDM, 4) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5) Pokja Penguatan Pegawasan, 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mengingat beratnya tugas yang akan diemban serta banyaknya dokumen pendukung yang harus disiapkan, Priyanto berpesan agar para koordinator masing-masing pokja mampu menjadi penggerak, penyemangat serta contoh bagi para anggotanya agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.