Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadakan Kuliah Umum yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, yang bertempat di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dan di siarkan melalui sambungan “Teleconference” di ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (1/4).

Kegiatan ini mengambil tema “Wawasan Kebangsaan” yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat administrator, pejabat pelaksana, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Calon ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kuliah umum tersebut, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa Pancasila merupakan konsensus kenegaraan Indonesia dan saat ini terdapat banyak tantangan dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945, baik Internal maupun Eksternal.

Tantangan Internal antara lain, Kultur hukum masyarakat, kesadaran aparat pelaksana dan penegak hukum yang masih belum memadai untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Kultur dan etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara belum memadai untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam berbagai kebijakan negara; Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan (nasionalisme), patriotisme dan jati diri bangsa, serta kepribadian nasional yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila di kalangan generasi muda, masyarakat, dan aparatur penyelenggara pemerintahan/negara; Melemahnya nilai-nilai kerukunan dan gotong-royong, kohesitas sosial, serta berkembangnya sikap intoleran di dalam masyarakat yang membahayakan integrasi bangsa dalam wadah NKRI; dan Potensi berkembangnya regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan di daerah yang menggunakan paham-paham ‘agama’ yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menggerus nilai-nilai nasionalisme (prinsip persatuan & kesatuan bangsa), dll.

Sedangkan Tantangan secara Eksternal antara lain, masuknya paham radikalisme dan fundamentalisme yang menggunakan atribut agama dalam kehidupan masyarakat. Paham ini juga mengembangkan doktrin/ajaran kepada para pengikutnya di berbagai negara untuk membentuk negara transnasional. Paham ini tidak saja mengancam kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara akan tetapi juga mengancam kedaulatan wilayah Negara; Pengaruh globalisasi dan berkembangnya dampak negatif teknologi informasi yang menembus sekat dan batas teritorial negara-bangsa, serta mengancam kedaulatan Negara; dan Pengaruh paham neo-liberalisme, kapitaslime dan bentuk-bentuk imperialism ekonomi baru dari negara-negara asing yang memiliki kepentingan ekonomi dan ingin mengeksploitasi dan mengurasn kekayaan sumber daya alam Indonesia, dll.

Permasalahan-permasalahan kebangsaan tersebut, yang saat ini di hadapi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi berupa masuknya paham-paham radikal ke Indonesia yang membawa fanatisme sempit dan intoleransi dan berujung pada separatism dan terorisme yang tidak sesuai dengan identitas nasional bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila.

Yasonna juga menjelaskan bahwa Peran dan tanggungjawab untuk mengatasi masalah kebangsaan bukanlah tanggungjawab segelintir orang saja melainkan tanggungjawab seluruh komponen/lapisan masyarakat. Salah satu bentuk masalah kebangsaan ialah Radikalisme, radikalisme tidak semata hanya dipandang sebagai tindakan kriminal dan aksi teror saja, terhadap aturan hukum yang diberlakukan Negara, tetapi juga harus dilihat sebagai bentuk gerakan terencana dan sistematis untuk mendekonstruksi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, serta ancaman terhadap kedaulatan Negara, menjadi tanggungjawab Negara.