Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Bertempat di Ruang Rapat Dharma Wanita Lantai 1, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (29/3) Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan dari Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bantul dalam rangka konsultasi terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bantul (Perseroda BPR Bantul). Kunjungan tersebut diterima dan diwakili oleh Victor Stanny Hamonangan selaku Kasi Perancangan Peraturan Daerah II, yang mewakili Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bantul mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain apakah memungkinkan seratus persen (100%) saham Perseroda dimiliki oleh Pemerintah Daerah? Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Victor menjelaskan bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas memang bertujuan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Namun demikian, secara normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sudah bisa dijadikan dasar kepemilikan seratus persen (100%) saham oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Victor menambahkan bahwa untuk sinkronisasi antar produk hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Victor menegaskan bahwa Keterlibatan para Perancang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga sangat penting dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).