Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. 9 (Sembilan) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur beserta jajaran berkunjung ke Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan terkait pedoman pembentukan produk hukum daerah (28/03). Kunjungan dilaksanakan di Ruang Rapat Dharmawanita Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan diterima oleh Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Andri Amoes yang mewakili Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kunjungannya, para Anggota Dewan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pedoman pembentukan peraturan daerah diantaranya, pedoman pembentukan Peraturan Desa (Perdes), bagaimana Peraturan Daerah (Perda) berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan beberapa hal lain. Andri Amoes selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa prosedur paling utama dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah Perencanaan dimana terdapat unsur partisipasi publik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah (Pemda) tergantung berasal dari mana inisiatif Peraturan Daerah tersebut. Menurut beliau, semestinya lebih banyak peraturan inisiatif dari DPRD dibandingkan peraturan yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah.

Andri Amoes juga menegaskan bahwa Keterlibatan para Perancang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga sangat penting dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut, sebab tanpa adanya keterlibatan Perancang akan menyebabkan Peraturan tersebut cacat prosedur.

Dalam Penjelasannya beliau juga mengungkapkan salah satu indikator jalanya sebuah Peraturan Daerah adalah dengan melihat peraturan turunannya, sebagai contoh Peraturan Bupati. Beliau menambahkan, sebaiknya dilakukan evaluasi, agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan benar-benar merefleksikan daerahnya.