Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Selasa (26/3) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Hakim Ketua membacakan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 perihal "Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 58 ayat (1)]", Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019 perihal "Pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 14]" dan Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019  perihal "Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [konsiderans huruf b frasa “pemeluk agama” dan Pasal 3a frasa “masyarakat”, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2) frasa “keterangan tidak halal”, Pasal 65 frasa “Peraturan pelaksanaan”, serta Pasal 67 sepanjang frasa “ Peraturan pelaksanaan”]. Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Delapan Hakim Konsitusi lainnya, dan Pihak Pemerintah diwakili oleh Purwoko dan Rudy Pakpahan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi berpendapat, program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga bisa dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019, menurut Mahkamah, tujuan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat diwujudkan. Selain itu, bagi semua tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dapat berpartisipasi di dalam mengejawantahkan kultur bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi falsafah hidup saling bertoleransi dan mengedepankan prinsip gotong-royong. Dengan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan harus dimaknai hanya warga negara Indonesia bukan termasuk orang asing di Indonesia adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu Pasal 14 UU BPJS Kesehatan, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan dalam Permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis UU JPH bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Secara konstitusional, diberlakukannya UU JPH merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu dikonsumsi. Oleh karenanya tanpa ada undang-undang yang mengatur tuntutan kebutuhan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat muslim untuk memenuhi tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat nonmuslim sebagaimana dikuatirkan Pemohon.