Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – (25/03) Kelanjutan Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kembali dilaksanakan dengan agenda "Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman dan delapan Hakim Konstitusi lainnya ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak Pemerintah yakni Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan Purwoko, Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

 

Dalam menyampaikan keterangannya, pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa kebijakan KTP Elektronik (e-KTP) sebagai syarat untuk mencoblos bukannya tanpa alasan. Alasan utama penggunaaan e-KTP adalah untuk mencegah pemilih ganda. Zudan juga menyatakan bahwa penggunaan e-KTP tersebut dalam rangka membangun data kependudukan tunggal. Hal tersebut sulit diwujudkan dalam penggunaan KTP biasa.

 

Selain itu, Zudan menyebut kebijakan ini juga merupakan lanjutan dari Putusan MK terdahulu yang membolehkan memakai KTP untuk mencoblos. Orang yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dalam pemilu. “Di sini kita memastikan proses nantinya dapat berjalan lancar. Justru karena itu kita rigidkan KTP elektronik sebagai solusinya. Bukan dengan KTP biasa,” ujarnya. Penggunaan e-KTP nantinya juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu pelayanan publik dalam satu sistem yang terintegrasi.

 

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan terkait DPTb. Hal ini bisa dimaknai dua hal, yakni pemilih tambahan berbasis wilayah atau pemilih tambahan tetap dengan lima kertas suara. Untuk opsi pertama, seseorang yang memilih bukan di tempat domisili adalah tidak bisa memilih calon yang tak sesuai dengan dapilnya. Sementara untuk opsi kedua, DPTb tetap dapat memilih dengan lima kertas suara yang tersedia. Tidak melihat dapilnya. Namun sulitnya, perangkat pemilu tidak mendukung ke arah sana karena tidak memiliki surat suara khusus DPTb.

 

Di akhir sidang, Hakim Ketua MK Anwar Usman menyatakan akan memutus perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan 19/PUU-XVII/2019 pada Kamis (28/3/2019) pukul 10.00 WIB.