Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. (14/3) Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 perihal uji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman beserta 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya mengagendakan dengar keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah. Hadir dari pihak Pemerintah diantaranya Ardiansyah, Direktur Litigasi, Rudy Pakpahan, Kasubdit. Pendampingan Kesra Kemenkumham dan perwakilan dari Kemendikbud.

 

Hakim Ketua Anwar Usman memberikan kesempatan pertama kepada Ahli Pemohon yaitu Heru Susetya selaku Dosen  Ilmu Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Indonesia. Heru menjelaskan, “Harusnya sama antara guru PAUD formal dan informal. Hal ini juga merupakan pengingkaran status terhadap guru dengan tidak dimasukkannya guru PAUD informal sebagai guru. Padahal setiap waga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.” Beliau menambahkan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen junctis Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas telah menyebabkan terjadinya ketidaksamaan akses dan diskriminasi terhadap hak guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

 

Kesempatan selanjutnya Ahli dari Pemerintah Nur Ainy Fardana menjelaskan bahwa status guru PAUD dibagi berdasarkan pembagian pelayanan pendidikan PAUD di Indonesia. Artinya, lanjutnya, status guru melekat pada lembaga tersebut. “Di Indonesia, ada informal dan nonformal, maka tidak dapat semua disebut sebagai guru. Jalur formal dan informal dapat mendukung satu sama lain,” ujar Nur Ainy Fardana.

 

Diakhir keterangannya, Ahli Pemerintah memberikan kesimpulan bahwa Pertama, terdapat tahapan perkembangan anak dengan ciri-ciri yang melekat pada setiap tahap perkembangan usia. Kedua, perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial budaya di mana anak berada. Ketiga, optimalisasi perkembangan anak dapat dilakukan melalui stimulasi atau pendidikan yang mempertimbangkan tahapan usia dan konteks sosial budaya di mana anak berada. Dan yang terakhir, jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada anak usia dini dapat saling melengkapi dan memperkaya.

 

Sebelum mengakhiri sidang, Anwar Usman menyampaikan bahwa sidang berikutnya di gelar pada Rabu, 20 Maret 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon.