Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat pembahasan RUU KUHP di R.Rapat 553 Lantai 5 Gedung Kemenkumham RI. Rapat yang berlangsung Senin (4/12), dipimpin oleh Prof. Enny Nurbaningsih, Kepala BPHN dan dihadiri perwakilan dari Direktorat Perancangan Ditjen PP, Kejaksaan RI, Bareskrim dan Divkum POLRI serta Tenaga Ahli Komisi III DPR RI. Turut hadir tim ahli dalam rapat tersebut antara lain Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA, Ph.D, Prof. Muladi, Suhariyono.

 

Agenda rapat kali ini, pemerintah bersama Tenaga Ahli dan Aparat Penegak Hukum kembali membahas hasil pertemuan di Yogyakarta mengenai pasal dalam Buku II RUU KUHP.

 

Prof Muladi menjelaskan relevansi Hukum pidana internasional dalam RUU KUHP bahwa, hukum pidana internasional merupakan perpaduan antara dua disiplin hukum yang berbeda, yang pada akhirnya harus mengembangkan sikap saling mengisi. Dua disiplin hukum tersebut adalah yaitu pertama, aspek hukum pidana dari hukum internasional seperti kriminalisasi berbagai kejahatan inter/transnasional dan kedua, aspek internasional dari hukum pidana nasional.

 

Selanjutnya, peserta rapat mengusulkan pasal 606 yang mengatur pencurian terhadap benda suci keagamaan atau benda purbakala dipindah ke Bagian Akhir BAB XXVI, Karena merupakan pencurian yang bersifat khusus dan pasal ini tidak ada dalam KUHP.