Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat RUU KUHP di Hotel Harper Mangkubumi-Yogyakarta. Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari (26-28/11), dipimpin oleh Prof. Enny Nurbaningsih, Kepala BPHN dan dihadiri perwakilan dari Biro Hukum dan Jampidsus Kejaksaan, Perwakilan dari Bareskrim dan Divkum POLRI serta Tenaga Ahli Komisi III DPR RI. Turut hadir tim ahli dalam rapat tersebut antara lain Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA, Ph.D, Surastini, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH., Prof. DR. Eddy OS Hiariej, SH, Mhum., Prof. Dr Marcus Priyo Gunarto, Dr. Mudzakir, SH, MH., Dr.Hanafi Amrani.

  

Pada rapat pembahasan tersebut, pemerintah bersama Tenaga Ahli dan Aparat Penegak Hukum melakukan penyisiran setiap pasal dalam Buku II RUU KUHP. Sesuai perintah Timus, pembahasan Buku II RUU KUHP dilakukan dengan mendengar masukan-masukan dari para Proofreader serta konsolidasi internal pemerintah guna mempersiapkan bahan rapat pembahasan RUU KUHP dalam Timus yang rencananya akan diselenggarakan pada Desember 2017 mendatang. Beragam materi substansi yang telah dibahas antara lain Perkosaan, Percabulan, Pengobatan yang Mengakibatkan Gugurnya Kandungan, Bahan yang Memabukkan, Pengemisan, Penganiayaan Hewan, Perjudian, Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Membuka Rahasia, Tindak Pidana Kemerdekaan Orang (Perdagangan Orang).

 

Sampai pada pembahasan Bab XVII Untuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, sepakat ditunda oleh peserta rapat hingga pembahasan RUU Narkotika selesai dan menunggu kehadiran BNN. Penyesuaian beberapa kalimat dan harmonisasi tidak luput dari pembahasan rapat, bahkan, Pemerintah mengusulkan reformulasi mengenai Ancaman pidana yang mempunyai gradasi pemberatan.