Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Selasa, (26/2), Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan dan Tindakan Penyelamatan Industri, berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Yunan Hilmi selaku Direktur Harmonisasi II, memimpin rapat yang dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (KL), antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Biro Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia.

Dalam rapat tersebut Perwakilan dari Kementerian Perindustrian menerangkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tindakan pengamanan industri, yakni, pengamanan industri akibat Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha (K/R/I) dan pengamanan tindakan pengamanan industri akibat persaingan global sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Selain itu terdapat juga tindakan penyelamatan industri yang dilakukan sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada industri dalam negeri terhadap gejolak krisis perekonomian dunia dengan mengacu pada ketetapan status krisis sistem keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Menteri Perindustrian berperan dalam melakukan analisa sarana hubungan antara krisis dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri melalui pengembangan sistem informasi ketahanan industri yang sedang dikembangkan oleh kementerian perindustrian termasuk memberikan usulan bentuk tindakan penyelamatan Industri yang direkomendasikan sementara.

Mencari alternatif dan mengkonfirmasi tiap Kementerian dan Lembaga yang terkait menjadi agenda rapat selanjutnya, agar kementerian dan lembaga lain bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi yang akan atau sedang dibahas.