Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (26/2) Rapat Pleno tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian (MPS) mengenai Pendirian Asean-China Centre (ACC) antara pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berlangsung di Ruang Rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Rapat tersebut menyampaikan rencana terhadap 2 pasal yaitu mengesahkan MSP ACC Tahun 2017 dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding On Establishing The Asean-China Centre Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The Peoples’s Republic of China (memorandum saling pengertian mengenai pendirian asean-china centre antara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat china) yang mengesahkan MSP tahun 2009.

Rapat pleno dibuka oleh Direktur Harmonisasi I Bunyamin, S.H., M.H. dan didampingi oleh Benny YP Siahaan selaku Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri dan beberapa Undangan Kementerian dan Lembaga diantaranya dari Seskab, Sekneg, Kemenlu, Kemenko Perekenomian, Kemendikbud, Kemendag dan Kemendagri dan BKPM.

Dalam pembahasan MoU tersebut dijelaskan bahwa Peran ACC bagi Kementerian di Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kerjasama teknis, pengembangan dan peningkatan SDM dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, informasi dan media.Salah satu tujuan pengesahan pembentukan MSP ACC 2017 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial dan budaya antara ASEAN dan RRT yang berkesinambungan dan terakselerasi serta memfasilitasi interaksi antar masyarakat,persahabatan, pertukaran informasi dan meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian.

Dalam pemaparan juga disampaikan tentang pembiayaan dana operasional ACC menggunakan skema 9 : 1 yaitu 90 % dibiayai RRT dan 10 % dibiayai ASEAN. Diluar itu, RRT menanggung biaya sewa kantor ACC dan kebutuhan pegawai berkewarganegaraan RRT. sementara ASEAN menanggung gaji, biaya asuransi, dan pengeluaran lain terkait pegawai yang memiliki kewarganegaraan Negara anggota ASEAN.

Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama terdapat landasan pengesahan MSP ACC yakni Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Terdapat 8 Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan MSP ACC yang secara substantif tidak ditemukan pertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Para perwakilan peserta rapat memberikan bentuk dukungan persetujuan atas dibentuknya MSP ACC ini. Hal yang dijadikan harapan agar pelaksanaannya dapat menguntungkan pihak Republik Indonesia yaitu dalam hal investasi, selanjutnya dengan adanya fasilitasi dan perbaikan diharapkan pemanfaatannya lebih menguntungkan Republik Indonesia.

Adanya dukungan dari berbagai pihak, Bapak Direktur Kerjasama ASEAN Kemenlu dan Bapak Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I menyampaikan harapannya agar MSP ACC dapat segera direalisasikan.