Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baik di unit utama maupun Kantor Wilayah, melaksanakan Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019. Apel tersebut merupakan bagian dari langkah pertama Kemenkumham dalam mengokohkan komitmennya untuk mewujudkan good governance di lingkungan internal, yang tentu saja akan berkontribusi positif bagi kinerja Kemenkumham yang lebih baik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, berpesan kepada seluruh jajaran agar menjadikan apel ini sebagai persiapan kita bekerja di tahun 2019. "Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita ditahun 2019," kata Yasonna. "Target kinerja yang telah disusun dan disepakati, jadikan sebagai salah satu instrumen kerja kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," lanjutnya saat menjadi inspektur apel di lapangan merah Kemenkumham.

Apel yang juga dirangkaikan dengan Deklarasi Janji Kinerja diharapkan menjadi komitmen dalam melaksanakan target-target yang telah disepakati. "Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kemenkumham yang terus berintegritas dan bersih dari korupsi," jelas Menkumham dihadapan para peserta upacara yang terdiri dari pegawai seluruh unit utama, Kamis (3/1/2019) pagi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengapresiasi atas dilaksanakannya apel komitmen ini. "Momentum ini menjadikan tonggak kinerja institusi semakin kuat, ditanamkan melalui pembacaan pakta integritas serta komitmen pembangunan bersama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," kata mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara RI ini.

Syafruddin juga berpesan kepada seluruh peserta apel, agar bersiap untuk menghadapi tantangan kedepan, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadikan negara yang maju dan madani, serta melampaui tantangan revolusi industri 4.0. "Membangun zona integitas membutuhkan komitmen pimpinan, dan seluruh jajaran harus menjadi agen dari perubahan itu sendiri, untuk mengubah sistem dan tata kelola menjadi hadir dan lebih baik," jelasnya.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, yang juga hadir pada kesempatan ini juga memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan oleh Kemenkumham. Disertai sedikit catatan, Amzulian menjelaskan sedikitnya ada tiga hal yang harus dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, dengan beragam tingkat tantangannya. "Apa yang dikomitmenkan menjadi kewajiban pejabat yang ada di Kemenkumham, untuk memberikan jaminan kepada Menkumham, untuk memberikan perbaikan kinerja di Kemenkumham," jelasnya.

Kedua, lanjut Amzulian, semua teknologi yang ada di Kemenkumham ada jaminan bahwa teknologi itu benar-benar beroperasi di lapangan. "Jangan sampai teknologi itu hanya bagus saat dipaparkan," katanya. "Ketiga, pengawasan internal berjalan sesuai dengan harapan," tutupnya. (sumber : Tedy / Foto by Zeqi)