Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy, memimpin rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan di Ruang Rapat A Lantai IV, Gd. Ditjen Peraturan Perundang-undangan pada Rabu, 5/12/2018. 

 

RPP ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

 

UU PPKSK tersebut menekankan upaya pencegahan krisis dilakukan melalui penguatan industri perbankan. Penguatan industri perbankan, baik pada level individu maupun industri, merupakan prasyarat agar penanganan permasalahan perbankan tidak menggunakan pendanaan APBN sesuai amanat UU PPKSK. Penguatan industri perbankan dilakukan melaui Program Penjaminan Simpanan berdasarkan UU LPS serta Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) melalui pembentukan banking crisis resolution fund yang berasal dari kontribusi industri perbankan berdasarkan UU PPKSK.

 

Beberapa kesepakatan rapat yang perlu dibahas secara mendalam terkait substansi RPP ini antara lain mengenai Kepesertaan dan Target Penghimpunan Premi PRP, Periode Pembayaran Premi PRP, Besaran Premi PRP, Perhitungan, Pembayaran, Verifikasi, dan Penempatan Dana, Perubahan Target Penghimpunan, Kelompok Bank dan Besaran Premi PRP, serta pengaturan mengenai Sanksi.

 

Dalam rapat ini disepakati pembahasan lebih mendalam terhadap konsep dasar materi muatan RPP tersebut akan dilanjutkan dalam forum rapat tim kecil.

 

Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Hukum dan HAM RI.