Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non litigasi yang dimohonkan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/Indonesian Feedmills Association diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rabu 5/12/2018. Sidang pemeriksaan dihadiri oleh Perwakilan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dari Zoelfa & Partners Counsellors & Attorneys at Law, Pihak Terkait yaitu perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam keterangannya, Pemohon yang diwakili kuasanya yaitu Hamdan Zoelva menjelaskan pada intinya Pemohon keberatan terhadap pengaturan jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan ikan yang tidak dibebaskan dari PPN dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelumnya yaitu PMK 267/2015, padahal sejak tahun 1986, jenis barang tersebut termasuk bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan telah dibebaskan dari pengenaan PPN. Terhadap terbitnya PMK tersebut, Pemohon telah mengajukan protes kepada Kementerian Pertanian dan Kelautan Perikanan dan meminta rekomendasi pembebasan pengenaan PPN. Setelah keluar rekomendasi dari Kementerian tersebut, barulah Kementerian Keuangan membuat perubahan kedua atas PMK 267/2015 dengan menerbitkan PMK 142/2017.

Namun permasalahannya lanjut Pemohon lagi, ada sekitar 22 bulan 15 hari sejak terbitnya PMK 267/2015 sampai dengan PMK 142/2017, Pemohon dan/atau perusahaan yang bergerak dalam impor dan perdagangan 6 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan 7 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan tersebut, dikenai kewajiban pembayaran PPN.

Sehingga, Pemohon keberatan dan Pemohon memohon agar PMK 142/2017 diberlakukan sejak tanggal berlakunya PMK 267/2015 agar tidak tercipta konflik norma antara PMK 267/2015 jo. PMK 142/2017 dengan Pasal 16B ayat (1) UU 42/2009, serta memohon agar menghapuskan rincian yang membatasi jumlah bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan dalam lampiran I dan II PMK 142/2017 yang berasal dari pasal 5 dan pasal 6 PMK a quo.

Atas permasalahan ini, Pihak terkait yaitu Perwakilan dari Kementerian Keuangan memberikan keterangan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan atau Jawaban tertulis pada sidang berikutnya karena hal ini menyangkut kementerian teknis lainnya. Menurut Perwakilan Kemenkeu, setiap perubahan PMK mengenai fasilitas perpajakan dan seterusnya pasti telah mendapat masukan dari pihak teknis dan lainnya.

Sama halnya dengan Kemenkeu, Pihak terkait lainnya juga akan memberikan tanggapan pada sidang berikutnya.

Sidang kemudian berkembang dengan tanya jawab oleh Majelis Pemeriksa. Sidang berikutnya akan dilanjutkan nantinya dengan pemeriksaan lanjutan pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Bertindak selaku Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan ini adalah Nasrudin (Ketua), Ninik Hariwanti, Julkhaidir, dan 2 (dua) orang Tim Ahli yaitu Oce Madril dan Agus Riwanto. Sidang pemeriksaan juga dihadiri oleh Ahli 2 (dua) Ahli yang ditunjuk oleh Kemenkumham yaitu yaitu Charles Simabura dan Bivitri Susanti.