Berita/Kegiatan DJPP

Senin (20/11/) bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2017 bersama seluruh Pejabat Eselon I dan Seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM se-Indonesia. Raker tersebut dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly.

 

 

Dalam kegiatan Raker tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Widodo Ekatjahjana memberikan paparan tentang masalah dan tantangan serta upaya strategis yang harus dihadapi terutama tugas pokok dan fungsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

 

Widodo menyampaikan bahwa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan bersama DPR-RI sedang membahas RUU tentang Palang Merah, RUU KUHP dan RUU Tindak Pidana Terorisme, sedangkan RUU Jabatan Hakim baru akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Bahkan, ia menambahkan, ada RUU yang secara intensif didiskusikan antar kementerian antara lain RUU Persekutuan Perdata, RUU Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer ini dalam tahap penyusunan antar kementerian, sedangkan RUU Perkumpulan masih sedang disiapkan termasuk RUU Perubahan Perseroan Terbatas.

 

Terkait dengan Keimigrasian (ekstradisi) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mengatakan masih dalam tahap penyusunan. Sementara, RUU tentang Pemasyarakatan di kembalikan oleh Kementerian Sekretariat Negara karena masih menampung banyak masukan dari Kejaksaan Agung.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menginformasikan bahwa saat ini Ditjen PP telah menerapkan E-Pengundangan serta Aplikasi untuk Angka Kredit para Perancang, demikian juga untuk pengharmonisasian tengah dikembangkan aplikasi E-Status untuk memonitor proses harmonisasi.

 

Kedepan untuk tahun 2018, Widodo berkeinginan untuk ambil langkah strategis merevisi Undang-undang 12 tahun 2011 dan menempatkan politik hukum atau desain politik harmonisasi peraturan perundang-undangan di mulai dari regulasi pusat sampai daerah menjadi satu atap.