Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan (Dirjen PP) diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Priyanto, membuka kegiatan Focus Grup Discussion  (FGD) Pemahaman Kebijakan Teknis mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham Lantai 5 pada hari Selasa, 27/11/2018. Dalam sambutan Dirjen PP yang dibacakan Priyanto disampaikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyusun Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit utama yang melaksanakan tugas dan fungsi pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan, menyelenggarakan kegiatan FGD ini dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi, dan untuk mendapatkan pemahaman persepsi bersama antara Kemenkumham dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Nonstruktural Tingkat Pusat mengenai Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penilaian  Angka  Kredit Perancang  Peraturan Perundang-undangan, agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Sebagai penutup  dalam sambutannya Dirjen PP mengharapkan melalui kegiatan FGD ini diperoleh masukan atau saran untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri  tersebut dan agar dicapai kesamaan pemahaman atau persepsi  mengenai kebijakan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Petunjuk  Teknis  Penilaian  Angka  Kredit  Perancang  Peraturan Perundang-undangan ini.

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti dalam laporannya menyatakan bahwa turut diundang juga dalam acara ini adalah para Pejabat Pimti Pratama di lingkungan Kemenkumham, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural dan para pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai peserta FGD.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN & RB) dan Dr. Suhariyono AS sebagai Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan.

Narasumber tersebut masing-masing dari KemenPAN membahas tema mengenai “Kebijakan Jabatan Fungsional dalam Perspektif Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Manajemen” serta Dr. Suhariyono membahas mengenai “Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan”.