Berita/Kegiatan DJPP

Sekretariat Ditjen PP Kemenkumham menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi di Hotel Aston-Bogor, Jum’at (17/11). Rapat dipimpin oleh Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan didamping oleh Tri Wahyuningsih, Kabag Humas dan Kerjasama. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN) serta Direktur Hanns Seidel Foundation (HSF) di Indonesia, Mr. Daniel Heilmann, turut menghadiri pertemuan tersebut. Rapat yang berlangsung pada sore hari diagendakan untuk membahas sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 hingga saat ini, sekaligus menampung rencana kerjasama DitjenPP dan HSF mendatang.

 

 

Dalam kesempatan yang diberikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Mr. Daniel menyampaikan bahwa HSF adalah yayasan politik dan terafiliasi dengan partai Christian Social Union di kota Munich, Jerman. Walau terafiliasi dengan partai politik, HSF mempunyai program kerja di Indonesia bersifat netral. Sebagai mitra utama, HSF telah bekerja sama dangan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2011, dan menitik beratkan pada dukungan terhadap kerangka hukum serta berdasarkan negara hukum dan demokrasi Indonesia.

 

Lebih lanjut HSF menyampaikan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama DitjenPP dengan ruang lingkup, pertama, Program pelatihan, pertukaran Informasi dan Penyusunan modul/buku panduan dibidang peraturan perundang-undangan, Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Peraturan Daerah, Dukungan Penyebarluasan Undang-undang dan buku pedoman. Kedua, Studi banding ke luar negeri. Terakhir, Pendampingan beasiswa untuk program short training dan studi di Jerman.

 

Perwakilan dari Kemenlu, Raisa, menyampaikan apresiasi kegiatan evaluasi ini, namun ia menambahkan bahwa Kemkumham sebagai mitra utama dalam kerjasama dengan HSF perlu menyusun kembali komponen rencana kerja tiga tahun agar lebih mudah terukur. Nosami dari BIN ikut menyampaikan apresiasi yang sama kepada kemenkumham terhadap evaluasi kinerja HSF dengan Kemkumham, tetapi ia juga mengingatkan tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, agar HSF menghindari kegiatan berkaitan dengan politik praktis yang dapat menimbulkan potensi kegaduhan di masyarakat.

 

Evaluasi ini berlanjut dengan mendengarkan usulan kegiatan dari DitjenPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain Pengembangan lanjutan E-jurnal legislasi dan sosialisasi penggunaannya, Workshop E-pengundangan, Seminar Nasional/Internasional terkait Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Buku Panduan Litigasi penanganan pengujian di Mahkamah Agung dan Pelatihan Litigator.

 

Melalui kerjasama ini diharapkan terjadi peningkatan keahlian fungsional perancang peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM dan litigasi hukum yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.