Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Director International Cooperation Department Mr. Morinaga Taro dan beberapa staf Ministry of Justice Japan, serta Perwakilan dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) mengunjungi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Senin, 26/11/2018. Kunjungan ini dalam rangka kerjasama antara Ditjen PP dan JICA.

Sekretaris Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan, Priyanto, yang menerima rombongan tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa kerjasama yang telah dilakukan oleh JICA dengan Ditjen PP selama ini telah berjalan dengan baik. Ditjen PP mewakili Pemerintah RI berterima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan.

Priyanto menjelaskan ada 2 (dua) hal yang telah dibantu JICA terkait pembentukan dan penguatan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah selama ini yaitu:

a.    Kegiatan untuk merevisi UU 12/2011, yang saat ini sedang dalam penyusunan di Panitia Antar Kementerian dan juga Naskah Akademik-nya. Priyanto mengharapkan semoga Ranvangan Undang-Undang (RUU) tersebut dapat masuk Prolegnas pada tahun depan.

b.     Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Peraturan perundag-undangan yang dikemas dalam bentuk Q dan A, yang saat ini sedang dipersiapkan dan diharapkan pada tahun depan sudah bisa launching dan dapat didistribusikan ke seluruh wilayah RI.

Selanjutnya, terdapat juga kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dan Ministry of Juctice Japan dalam hal penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Beberapa peraturan tentang KI sendiri sedang dalam tahap penyusunan peraturan dan dibahas antara DPR dengan Pemerintah.

Mr. Morinaga dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Kedepan lanjutnya lagi diharapkan kerjasama di bidang lain yang juga dapat dikembangkan.

Dalam kegiatan ini terdapat pertanyaan dan diskusi dari perwakilan Jepang yang hadir terkait output kerjasama dan apa yang harus dilakukan terkait kerjasama tersebut.

Ditjen PP mengusulkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat dibantu yaitu:

a.       Penguatan kompetensi perancang di seluruh Indonesia sesuai dengan bidang yang diemban

b.      Pencetakan, pendistribusian dan penyebarluasan buku pedoman

c.       Penyusunan referensi hukum untuk mempermudah pencarian peraturan perundnag-undangan

d.      Pengembangan website ditjen PP khususnya di bidang kemudahan pencarian peraturan.