Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menghadiri kegiatan Konferensi Hukum Tata Negara ke-5 di Hotel Emersia, Batusangkar pada Jumat 09/11/2018. KHTN ke-5 kali ini mengambil tema  “Tantangan Menjaga Daulat Rakyat” dalam Pemilihan Umum. Dalam kegiatan ini Dirjen PP mewakili Menteri Hukum dan HAM memberikan sambutan.

Dalam sambutan Menteri yang dibacakan Dirjen PP disampaikan bahwa UU No. 7 Tahun 2017  tentang Pemilu (UU 7/2017) adalah UU yang telah menyatukan UU sebelumnya seperti UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Kesemuanya itu demi menjamin konsistensi dan kekuasaan hukum serta pemilu yang efektif dan efisien serta menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya, UU 7/2017 ini juga telah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa Pemilu legislatif serta Pemilu Presiden/Wapres dilaksanakan dengan serentak. Disamping itu UU Pemilu (UU 7/2017) saat ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan UU sebelumnya.

Dengan menentukan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wapres secara bersamaan ini tentunya menjadikan Pemilu lebih rumit, baik dari pengawasan maupun dalam implementasinya. Oleh karena itu, diharapkan peran serta masyarakat untuk mengkontrol terutama peran akademisi terhadap kebijakan maupun pelaksana penyelenggaraan Pemilu demi tercapai Pemilu yang jujur dan adil termasuk juga dalam menghadirkan gagasan yang cemerlang yang dapat memperbaharui kebijakan peraturan perundang-undangan ke depan.

KNHTN ke-5 yang memiliki beberapa topik ini seperti politik hukum regulasi Pemilu, pencegahan dan penanganan politik uang dalam Pemilu, penataan kewenangan dan hubungan antar penyelenggara Pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat dijadikan rujukan peraturan perundang-undangan ke depan

Sebagai penutup dalam sambutan tersebut, Menteri mengucapkan selamat berkoferensi dan menyampaikan harapannya agar konferensi ini dapat membangkitkan pikiran dan gagasan yang cemerlang dalam mengevaluasi peraturan perundang-undnagan dan kebijakan terkait dengan Pemilu. 

Sebelumya Dirjen PP menyampaikan, ketika disodori topik tentang tema  KNHTN ini, maka pertanyaannya adalah apa tantangan itu, siapa dan apa yang dijaga dan bagaimana harus menjaga. Satu ketentuan yang dapat dilihat rujukannya yaitu di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. "Tanggung jawab bukan semata-mata pada lembaga penyelengara Pemilu termasuk Bawaslu, namun juga oleh lembaga eksekutif, yudikatif dan legistlatif dan semua elemen harus menjaga dan bersinergi serta menyamakan satu persepsi." ucap Widodo.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh di negeri ini diantaranya Ketua dan para Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi yaitu Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Manahan Sitompul, Ketua Bawaslu dan para anggota perwakilannya, Mahfud MD dan Suhariyono sebagai Ketua dan Wakil Ketua APHTN-HAN dan para asosiasi pengajar HTN di Indonesia, juga dihadiri oleh Bupati Tanah Datar dan perwakilan Gubernur Sumatera Barat serta Rektor dan Dekan Universitas Andalas.