Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy, memimpin Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme (RPerpres Pengelolaan Mikroorganisme) di ruang rapat Legiprudensi Gedung Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada Kamis 11/10/2018. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), LIPI (selaku pemrakarsa), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sekretariat Negara.

 

Rapat kali ini mengagendakan pembahasan finalisasi substansi RPerpres terutama usulan dari Kementerian Kesehatan terkait Mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang dikategorikan menjadi Mikroorganisme Kelompok Risiko 2, Kelompok Risiko 3, dan Kelompok Risiko 4.

 

Rapat Pleno menghasilkan kesepakatan terkait penyempurnaan substansi sebagai berikut:

 

1.   Penyempurnaan definisi “Mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat” yaitu mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok;

                                                    

Dengan adanya definisi ini dalam Pasal 1 angka 10 maka tidak lagi digunakan istilah Mikroorganisme Kelompok Risiko 2, Kelompok Risiko 3, dan Kelompok Risiko 4 sehingga dilakukan penyesuaian rumusan dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 29. 

 

2.   Penyempurnaan definisi “Lembaga Penyimpan Lainnya” yang merupakan lembaga pada kementerian atau lembaga pemerintah lainnya yang memenuhi persyaratan pengelolaan kultur koleksi Mikroorganisme sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) RPerpres;

 

3.  Penambahan ketentuan mengenai pendelegasian lebih lanjut mengenai pemberian Akses terhadap Sampel yang mengandung dan/atau terkait dengan Mikroorganisme yang diambil dari lokasi penelitian, pencegahan, pengendalian, penanggulangan kesehatan masyarakat Indonesia untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

 

4.    Penyempurnaan substansi Pasal 29 mengenai pengecualian ketentuan Pasal 28 terkait persyaratan rekomendasi dari Lembaga untuk pendistribusian dan pemanfaatan Mikroorganisme untuk dibawa ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia, khusus untuk Mikrooganisme yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat;

 

Pendistribusian dan pemanfaatan Mikrooganisme yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat wajib mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dimana persyaratan dan tata cara pemberian Izin tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

 

5.     Penyempurnaan judul Bagian Keempat pada Bab III menjadi  “Pembagian Keuntungan Pendistribusian dan Pemanfaatan Mikroorganisme”;

 

6.    Penyempurnaan ketentuan Pasal 48 dalam Ketentuan Peralihan mengenai kewajiban bagi semua kegiatan pelindungan, pendistribusian, dan pemanfaatan Mikroorganisme yang sedang dilakukan untuk mulai menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

 

Secara keseluruhan, telah diperoleh kesepakatan atas substansi RPerpres ini dan telah dilakukan pemberian paraf persetujuan dari semua perwakilan kementerian/lembaga yang hadir. 

 

 

Selanjutnya akan segera dibuat surat keterangan selesai proses harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dan dilakukan penyampaian kembali RPerpres hasil harmonisasi kepada pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.