Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Rapat RPP Usaha Perkebunan dilaksanakan di Ruang Rapat A Lantai IV Gedung Ditjen Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I pada Selasa 9/10/2018. Rapat dihadiri oleh perwakilan  Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

 

Dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut: 

 

1.    Pembahasan lebih lanjut mengenai besaran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pasal 51 akan dilakukan  di tingkat eselon 1, karena masih belum ada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dengan BKPM terkait pengaturan besaran PMA untuk komoditas Perkebunan, khususnya usaha kelapa sawit dan usaha tebu. 

 

Berdasarkan penelitian yg dilakukan oleh Tim Kementerian Pertanian bersama Universitas Pajajaran dan PT Riset Perkebunan Nusantara yang kemudian dijadikan dasar dalam  RPP tersebut, bahwa besaran kepemilikan modal PMA pada usaha kelapa sawit dan tebu ditentukan  sebesar 49%. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi petani dalam negeri. Sedangkan di sisi lain BKPM menganggap pengaturan tersebut  tidak sejalan dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur bahwa  PMA untuk  komoditas perkebunan diperbolehkan hingga  sebesar 95%.

 

2.     Untuk batasan luasan maksimum dalam Pasal 4 nantinya akan dicermati kembali dengan Permen ATR Nomor 14 Tahun 2018 agar harmonis. Dalam Pasal 4 tidak terdapat kejelasan apakah untuk nasional atau provinsi atau kabupaten cakupan wilayah batasan luasan maksimumnya.