Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy, memimpin Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPP tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 2/10/2018. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

 

Tujuan pembentukan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Bahama adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi tata cara pertukaran informasi yang berkenaan dengan semua keperluan perpajakan agar Pemerintah RI memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan informasi perpajakan dari Pemerintah Bahama, yang menjadi salah satu offshore financial center. Oleh karenanya diperlukan pengesahan Persetujuan untuk memberikan dasar/landasan hukum terkait hal tersebut dalam rangka mencegah penghindaran atau pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga tujuan dan manfaat ketentuan dalam persetujuan dapat diperoleh bagi kedua belah pihak.

 

Adapun materi yang diatur dalam Persetujuan ini terdiri dari 14 (empat belas) Pasal yaitu sebagai berikut:

a.      Objek dan Ruang Lingkup Persetujuan, mengatur cakupan dan ruang lingkup Persetujuan mengenai pertukaran informasi di bidang perpajakan (Pasal 1).

b.       Yurisdiksi, mengatur mengenai batasan penyediaan informasi bagi Pejabat yang Berwenang dari Para Pihak yang dimintakan bantuan pertukaran informasi perpajakan (Pasal 2).

c.     Pajak-Pajak yang Tercakup dalam Persetujuan, mengatur mengenai cakupan pajak yang dapat dipertukarkan informasinya dalam Persetujuan (Pasal 3).

d.    Pengertian Umum, mengatur tentang definisi-definisi yang terdapat dalam Persetujuan (Pasal 4).

e.    Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan, mengatur tentang tata cara pertukaran informasi perpajakan berdasarkan permintaan (Pasal 5).

f.        Pemeriksaan Pajak di Luar Negeri, mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak di Pihak yang diminta dalam rangka pertukaran informasi (Pasal 6).

g.  Kondisi Penolakan Permintaan, mengatur mengenai hal-hal yang dapat memungkinkan masing-masing Pihak untuk tidak memberikan informasi kepada Pihak peminta informasi (Pasal 7).

h.  Kerahasiaan, mengatur ketentuan mengenai kerahasiaan informasi yang dipertukarkan antara kedua pihak (Pasal 8).

i.       Tindakan yang Merugikan atau Membatasi, mengatur tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan atau membatasi maupun tindakan-tindakan yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut (Pasal 9).

j.       Biaya, mengatur batasan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Pihak dalam rangka pertukaran informasi perpajakan (Pasal 10).

k.     Bahasa, mengatur tentang permintaan bantuan dan jawaban atasnya harus disampaikan dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (Pasal 11).

l.    Tata Cara Persetujuan Bersama, mengatur tentang prosedur persetujuan bersama dalam hal terdapat permasalahan atau sengketa dalam implementasi atau interpretasi terhadap Persetujuan (Pasal 12).

m.    Saat Mulai Berlaku, Persetujuan mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan tertulis tentang penyelesaian prosedur yang diperlukan menurut hukum nasional (Pasal 13).

n.        Berakhirnya Persetujuan, mengatur mengenai tata cara pengakhiran Persetujuan (Pasal 14).

 

Selanjutnya, terdapat perubahan redaksional ketentuan menimbang huruf b dalam batang tubuh yang menjadi sebagai berikut: bahwa di Nassau, Bahama pada tanggal 25 Juni 2015, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas for the Exchange of Information relating to Tax Matters).

 

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini akan segera menyampaikan surat selesai harmonisasi kepada pemrakarsa untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Presiden guna penetapannya.