Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan Rapat Pleno Pengharmonisasian RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chili di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (27/09/2018). Rapat dipimpin oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi, Imam Santoso, dan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan selaku Pemrakarsa, Perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian, BSN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, BPHN Kemenkumham, dan Kementerian Luar Negeri.

 

 

Pada 6 Juni 2018 lalu, Komisi VI DPR RI telah menyetujui rencana pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chile dalam bentuk RPerpres. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

 

RPerpres tersebut disusun oleh Pemerintah sebagai payung hukum nasional setelah Pemerintah RI menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chile pada 14 Desember 2017 di Santiago, Chile.

 

Tujuan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan akses pasar dan mendorong ekspor Indonesia ke Chile dan juga sebaliknya yaitu dengan memberikan pengurangan dan/atau penghapusan bea masuk, biaya administratif dan formalitas, tindakan-tindakan non tarif, perizinan impor, subsidi ekspor pertanian. 

 

Adapun materi muatan RPerpres tentang Pengesahan Kerjasama Ekonomi Komprehensif IC-CEPA ini terdiri atas: 

a. Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI-Pemerintah Republik Chile yang telah ditandatangani di Santiago Chile yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan; 

b. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Seluruh K/L yang hadir dalam rapat pleno telah menyetujui substansi/materi muatan RPerpres tersebut, dan selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM akan menyiapkan Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian kepada pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut.