Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non litigasi yang dimohonkan Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jumat 21/09/2018. Sidang pemeriksaan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dari LBH Jakarta dan Marni orang tua Pemohon, Perwakilan dari Biro Bantuan Hukum dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan selaku Pihak Terkait, dan 2 (dua) orang Ahli yaitu Dr. Agus Riwanto dan Dr. Jimmy Z. Usfunan. Bertindak selaku Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan ini adalah Nasrudin (Ketua), Ninik Hariwanti, Yunan Hilmy, dan 2 (dua) orang Tim Ahli  yaitu Feri Amsari dan Bayu Dwi Anggono.

Dalam keterangannya, Pemohon yang diwakili kuasanya menjelaskan bahwa Pemohon adalah korban salah tangkap yang diputuskan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Januari 2015, sehingga berdasarkan Pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015) berhak atas ganti kerugian yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Namun sampai saaat ini Pemohon belum mendapatkan ganti kerugian dengan alasan belum ditetapkannya Permenkeu pelaksana PP 92/2015 tersebut.

Pihak terkait Perwakilan Ditjen Anggaran menjelaskan bahwa seluruh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang mengatur terkait pembayaran ganti kerugian baru dapat dilakukan pembayaran setelah adanya pengusulan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terlebih dahulu, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran langsung kepada perorangan. Bantuan Hukum Kemenkeu menyatakan terkait pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (3) PP 92/2015, Kemenkeu akan segera menyelesaikannya dan untuk kasus korban salah tangkap pada tahun 2018 akan dilakukan pembayaran berdasarkan PMK 108/2018 melalui mekanisme revisi anggaran.

Majelis Pemeriksa Feri Amsari dalam pandangannya menyampaikan bahwa seharusnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kemenkeu sudah bisa mencairkan ganti kerugian si Pemohon tersebut. Sementara Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) sudah jelas yaitu “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10". Namun, Kemenkeu kenyataannya telah lebih 2 tahun belum  membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon.

Agus Riewanto sebagai ahli menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat ICCPR, Pasal 14 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 77 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur ketentuan terkait korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian. “Dengan tidak dilaksanakannnya PP No. 92/2015 ini menunjukkan negara telah gagal melindungi korban salah tangkap yang dapat dikategorikan negara abai dan sensitif terhadap korban salah tangkap” ujarnya. Lanjutnya lagi Kemenkeu RI dapat dianggap tidak melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penyalahgunaan kewenangan administrasi (maladministrasi) dalam bentuk defective policy implementation, yakni tidak membuat kebijakan teknis setelah terdapat peraturan yang nyata. Sehingga perlu segera dilaksanakan pembayaran ganti rugi ini dalam tenggat waktu yang pasti agar dapat mewujudkan kepastian hukum.

Sementara Jimmy Z Usfunan melihat permasalahan ini dari perspektif kewenangan yaitu tentang “konsep mandat”. Menurut Jimmy, Menkeu hanya untuk membayar saja dan tidak dalam hal untuk menimbang-nimbang lagi serta tidak ada alasan untuk tidak membayar ganti kerugian. Berdasarkan PP 92/2015 tersebut bahwa Kemenkeu yang membuat Permenkeu terkait hal ini.

Sidang pemeriksaan berakhir dengan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Beriata Acara Kesepakatan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti rugi atas korban salah tangkap atas nama Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;

2.      Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan butir 1, paling lama akhir Tahun Anggaran 2018 yang diusulkan paling lambat pada tanggal 14 Desember 2018 dan dibayarkan paling lambat 30 Desember 2018.