Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non litigasi yang dimohonkan oleh Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kamis 20/09/2018. Sidang pemeriksaan dihadiri oleh Pemohon (GAPRINDO), Pihak Terkait dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono. Bertindak selaku Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan ini adalah Nasrudin (Ketua), Ninik Hariwanti, Yunan Hilmy, dan 2 (dua) orang Tim Ahli  yaitu Jimmy Z. Usfunan dan Bivitri Susanti.

M. Moefti, dkk dari GAPRINDO menjelaskan keberatannya terkait ketentuan yang melarang menjual dengan memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok dalam ketentuan Pasal 16 Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan ketentuan larangan reklame rokok dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Bogor No. 3 Tahun 2014 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok di Kota Bogor. Ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 31 dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dikarenakan PP 109/2012 sama sekali tidak memuat ketentuan larangan pemajangan produk rokok.

Perwakilan Pemda Kota Bogor yang dihadiri oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Perindustrian dalam keterangannya menyatakantujuan membuat aturan tersebut diantaranya agar mencegah perokok pemula dan perokok pasif. Perda kota Bogor ditetapkan sebelum PP 109/2012 sehingga saat ini Pemkot Bogor sedang dalam proses revisi menyesuaikan dengan PP 109/2012 tersebut.

Pihak terkait lainnya yaitu perwakilan dari Ditjen HAM, Kemenkumham menyatakan sejalan dengan Penjelasan Pemkot Bogor. Selain harus menyesuaikan dengan PP 109/2012, Raperda perubahan harus pula menyesuaikan dengan UU Perlindungan Anak dan melibatkan Kanwil Kemenkumham.

Bayu Dwi Anggono sebagai Ahli dalam tanggapannya menyatakan bahwa selama Peraturan Pemerintah tidak dibatalkan, maka tetap harus dihargai dan dihormati keberlakuannya. Perda Kota Bogor tidak salah dalam mengatur larangan tersebut dikarenakan saat itu belum ada pedoman terkait pengaturan kawasan tanpa rokok. “Namun saat ini, Pasal 16 Perda Kota Bogor bertentangan dengan PP 109/2012, demikian halnya juga Perwali Kota Bogor, karena berdasarkan PP 109/2012 hanya daerah tertentu saja reklame itu dilarang” ujarnya.

Sidang pemeriksaan akhirnya menemukan kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.     Bahwa Perda Kota Bogor 12/2009 harus disesuaikan dengan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

2.      Bahwa Perwali Bogor 3/2014 akan diajukan untuk dicabut;

3.   Dalam proses penyesuaian atau revisi Perda Kota Bogor 12/2009 wajib melibatkan para stakeholder atau pemangku kepentingan;

4.   Bahwa selama menunggu proses perubahan Perda Kota Bogor 12/2009, Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan ketentuan Perda Kota Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP);

5.   Bahwa Pihak Pemohon mematuhi Perda Kota Bogor 12/2009 sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah pengganti sesuai dengan ketentuan PP 109/2012.