Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Ninik Hariwanti membuka kegiatan “Expert Meeting Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi”, Rabu (19/09/2018) di Hotel JS Luwansa. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 s.d 21/09/2018 ini dihadiri oleh Expert yang terdiri dari para akademisi yaitu Jimmy Z. Usfunan, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, Agus Riewanto dan Bayu Dwi Anggono.

Ninik menerangkan bahwa agenda kegiatan ini antara lain pada hari pertama yaitu membahas penyusunan buku panduan dan persiapan persidangan pemeriksaan perkara penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Selanjutnya agenda kegiatan pada hari kedua yaitu sidang pemeriksaan permohonan perkara dari GAPKI, GAPRINDO dan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau serta yang terakhir pada hari ketiga yaitu sidang pemeriksaan permohonan perkara dari LBH Jakarta dan Bea Cukai yang persidangannya akan diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP).

Terkait persiapan sidang pemeriksaaan perkara non litigasi tersebut, Erwin Fauzi, Kasubdit Bidang Perekonomian, menyatakan Pemohon dan Pihak Terkait sebagian sudah menyatakan bersedia untuk hadir.

Perkara penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini nantinya akan lebih dititik beratkan terlebih dahulu untuk terciptanya mediasi dan kesepakatan diantara para pihak.

Selanjutnya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa animo masyarakat terhadap penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya permohonan perkara yang masuk dari masyarakat kepada Menteri Hukum dan HAM cq Dirjen PP untuk diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Widodo mengharapkan ke depan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini dapat menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan, termasuk juga permasalahan di daerah.